BERSYUKUR DAN SABAR

Allahumma bariklana fimma rozaktana waqina adza bannarr..

"Pak.! Awak'e dewe mung maem lawuh sambel."

"Ya disyukuri mbokne, arep piye ta kepiye. Awak'e dewe karo Gusti wes diparingi nikmat sehat kang larang regane."

"Tapi kok mung sambel."

"Kan isih isa ngrasakne mangan, jajal pikiren kang lagi kena musibah. Ana kang lara, malah nganti tekaning pati."

"Nak ndi kui pak.?"

"Looooo.

Kang kena banjir, kena longsor, wes pokok'e sak iki agi akeh musibah mbokne. Pada sedih mikir keluarga, ya nak isih, nak ilang."

"La ilange.?"

"Kenter banyu, utawa kurugan lemah."

"Mesakne ya pak."

"Loh la iya. Awak'e dewe ki isih penak, sih sehat, sih aman. Mula wajibe ya disyukuri. Awak'e dewe karo keluarga kang kena musibah, sak bisa-bisa ya kudu mbantu."

"Alaaah pak pak.! Seng arep nggo mbantu apa..

Bondo wae ora nduwe."

"Looo mbokne.! Kang diarani mbantu kui ora mung rupa bondo. Awak'e dewe ngaturne penjaluk ngersane Gusti kui ya mbantu. Ya muga-muga keluwarga kang kena musibah pada diparingi sabar."

"Amiinn.."

"Kerana kabeh kui wes tinullis ana ing pastine Gusti zat kang Maha Suci."

"Ya pak..! Maleh enak maemku."

Baca Selengkapnya

Sejarah Trenggalek

Dari berbagai sumber yang dapat dikumpulkan, kawasan Trenggalek telah dihuni selama ribuan tahun, sejak jaman pra-sejarah, dibuktikan dengan ditemukannya artifak jaman batu besar seperti : Menhir, Mortar, Batu Saji, Batu Dakon, Palinggih Batu, Lumpang Batu dan lain-lain yang tersebar di daerah-daerah yang terpisah.

Berdasarkan data tersebut, diketahui jejak nenek moyang yang tersebar dari Pacitan menuju ke Wajak Tulungagung dengan jalur-jalur sebagai berikut :

1. Dari Pacitan menuju Wajak melalui Panggul, Dongko, Pule, Karangan dan menyusuri sungai Ngasinan menuju Wajak Tulungagung;
2. Dari Pacitan menuju Wajak melalui Ngerdani, Kampak, Gandusari dan menuju Wajak Tulungagung;
3. Dari Pacitan menuju Wajak dengan menyusuri Pantai Selatan Panggul, Munjungan, Prigi dan akhirnya menuju ke Wajak Tulungagung.

Menurut HR VAN KEERKEREN, Homo Wajakensis (manusia purba wajak) (mencari-jejak-manusia-wajak.html) hidup pada masa plestosinatas, sedangkan peninggalan-peninggalan manusia purba Pacitan berkisar antara 8.000 hingga 23.000 tahun yang lalu. Sehingga, disimpulkan bahwa pada jaman itulah Kabupaten Trenggalek dihuni oleh manusia.  

Walaupun banyak ditemukan peninggalan manusia purba, untuk menentukan kapan Kabupaten Trenggalek terbentuk belum cukup kuat karena artifak-artifak tersebut tidak ditemukan tulisan. Baru setelah ditemukannya prasasti Kamsyaka atau tahun 929 M, dapat diketahui bahwa Trenggalek pada masa itu sudah memiliki daerah-daerah yang mendapat hak otonomi / swatantra, diantaranya Perdikan Kampak berbatasan dengan Samudra Indonesia di sebelah Selatan yang pada waktu itu wilayahnya meliputi Panggul, Munjungan dan Prigi. Disamping itu, disinggung pula daerah Dawuhan dimana saat ini daerah Dawuhan tersebut juga termasuk wilayah Kabupaten Trenggalek. Pada jaman itu tulisan juga sudah mulai dikenal.

Setelah ditemukannya Prasasti Kamulan yang dibuat oleh Raja Sri Sarweswara Triwi-kramataranindita Srengga Lancana Dikwijayatunggadewa atau lebih dikenal dengan sebutan Kertajaya (Raja Kediri) yang juga bertuliskan hari, tanggal, bulan, dan tahun pembuatannya, maka Panitia Penggali Sejarah menyimpulkan bahwa hari, tanggal, bulan dan tahun pada prasasti tersebut adalah Hari Jadi Kabupaten Trenggalek.

Sejarah Singkat Pemerintahan :

Seperti halnya daerah-daerah lain, di jaman itu Kabupaten Trenggalek juga pernah mengalami perubahan wilayah kerja. Beberapa catatan tentang perubahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Dengan adanya Perjanjian Gianti tahun 1755, Kerajaan Mataram terpecah menjadi dua, yaitu Kesunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Wilayah Kabupaten Trenggalek seperti didalam bentuknya yang sekarang ini, kecuali Panggul dan Munjungan, masuk ke dalam wilayah kekuasaan Bupati Ponorogo yang berada di bawah kekuasaan Kasunanan surakarta. Sedangkan Panggul dan Munjungan masuk wilayah kekuasaan Bupati Pacitan yang berada di bawah kekuasaan Kasultanan Yogyakarta.
2. Pada tahun 1812, dengan berkuasanya Inggris di Pulau Jawa (Periode Raffles 1812-1816) Pacitan (termasuk didalamnya Panggul dan Munjungan) berada di bawah kekuasaan Inggris dan pada tahun 1916 dengan berkuasanya lagi Belanda di Pulau Jawa, Pacitan diserahkan oleh Inggris kepada Belanda termasuk juga Panggul dan Munjungan.
3. Pada tahun 1830 setelah selesainya perang Diponegoro, wilayah Kabupaten Trenggalek, tidak termasuk Panggul dan Munjungan, yang semula berada dalam wilayah kekuasaan Bupati ponorogo dan Kasunanan Surakarta masuk di bawah kekuasaan Belanda. Dan, pada jaman itulah Kabupaten Trenggalek termasuk Panggul dan Munjungan memperoleh bentuknya yang nyata sebagai wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten versi Pemerintah Hindia Belanda sampai disaat dihapuskannya pada tahun 1923.Alasan atau pertimbangan dihapuskannya Kabupaten Trenggalek dari administrasi Pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu secara pasti tidak dapat diketahui. Namun diperkirakan mungkin secara ekonomi Trenggalek tidak menguntungkan bagi kepentingan pemerintah kolonial Belanda.Wilayahnya dipecah menjadi dua bagian, yakni wilayah kerja Pembantu Bupati di Panggul masuk Kabupaten Pacitan dan selebihnya wilayah pembantu Bupati Trenggalek, sedangkan Karangan dan Kampak masuk wilayah Kabupaten Tulungagung sampai dengan pertengahan tahun 1950.
4. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, Trenggalek menemukan bentuknya kembali sebagai suatu daerah Kabupaten di dalam Tata Administrasi Pemerintah Republik Indonesia. Saat yang bersejarah itu tepatnya jatuh pada seorang Pimpinan Pemerintahan (acting Bupati) dan seterusnya berlangsung hingga sekarang.Seorang Bupati pada masa Pemerintahan Hindia Belanda yang terkenal sangat berwibawa dan arif bijaksana adalah MANGOEN NEGORO II yang terkenal dengan sebutan KANJENG JIMAT yang makamnya terletak di Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan. Dan untuk menghormati Beliau, nama "KANJENG JIMAT" diabadikan sebagai salah satu jalan di Kabupaten Trenggalek.

Sekilas Trenggalek

Kabupaten  Trenggalek  dengan  luas  wilayah  126.140  Ha,  dimana  2/3  bagian luasnya  merupakan  tanah pegunungan,  terbagi  menjadi  14  Kecamatan  dan  157  Desa. Sedangkan luas laut 4 mil dari daratan adalah 711,17   km. Jumlah penduduk tahun 2014    sebanyak 818.797 jiwa  terdiri  dari 50,34 % laki-laki dan 49.66 % wanita, dengan kepadatan penduduk 649jiwa/km2.

Jumlah  rumah  sakit  4,  puskesmas  22,  puskesmas  pembantu  66,  dan  jumlah tenaga medis diantaranya dokter umum 99,  spesialis 28,  D -III  perawat 475,  D -III  bidan 216, serta apoteker 69   orang. Dari sisi pendidikan tercatat jumlah fasilitas pendidikan SD, SLTP, SLTA masing–masing sejumlah 442,78, dan 45 buah. 

Pada kegiatan Industri Pengolahan tercatat jumlah perusahaan sebanyak 23.963 buah dengan nilai investasi 85,865 milyar rupiah dan nilai produksi sebesar 1.617,209 milyar rupiah. Sedangkan jumlah desa yang teraliri listrik sebanyak 157 desa atau sudah  menjangkau seluruh desa yang ada dengan pelanggan sebanyak 167.892 pelanggan.  

Luas areal sawah sebesar 12.160 Ha, tanah kering 39.514 Ha, dan perkebunan 2.536 Ha,  menghasilkan  padi sawah &  ladang  sebesar 339.218 ton  padi, 76.294 ton jagung, 425.617 ton ubi kayu serta komoditi pertanian lainnya. Disamping itu Kabupaten Trenggalek  yang berbatasan dengan  laut  mempunyai 3.549 rumahtangga nelayan,  dan selama tahun 2014 menghasilkan ikan sebanyak 18.183 ton.   

Kabupaten  Trenggalek  mempunyai  banyak  obyek  wisata,  5  diantaranya  sudah diberdayakan  dengan  jumlah pengunjung  selama  tahun 2014  tercatat 531.478 orang. Sedangkan  dari  segi  prasarana  jalan  tercatat panjang  jalan  seluruhnya 1.045,02 Km dimana 949,95 Km merupakan jalan Kabupaten, dimana 62,84 % kondisinya baik, 26,37 % kondisi sedang, 7,72 % rusak ringan dan 3,06   % rusak berat. 

Kabupaten  Trenggalek  dalam  era  otonomi  daerah  mempunyai  penerimaan daerah sebesar 1.498.350 (juta rupiah) dan pengeluaran daerah sebesar 1.372.622 (juta rupiah). 

Pelaksanaan pembangunan ini telah membuahkan hasil yang menggembirakan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2014 tercatat 5,41% dimana sektor pertanian masih  mendominasi  dalam  pembentukan  PDRB  yaitu  sebesar 31,21%,  disusul  sektor perdagangan Besar dan Eceran 15,2  3 %,   sektor Industri Pengolahan 14,00 %,sedangkan sektor lainnya kurang dari 10 persen.

Sumber : Pemkab Trenggalek

Baca Selengkapnya

Sejarah Berdirinya LP. Ma'arif NU

LP MA‘ARIF NU DARI MASA KE MASA

Oleh : Z. ARIFIN JUNAIDI 

(KETUA PENGURUS LP MA‘ARIF NU PUSAT)

A. Pengantar

Dengan jumlah anggota mencapai 83 juta orang (menurut survaey ISNU) tak pelak lagi Nahdlatul Ulama (NU) adalah organisasi massa Islam terbesar di Indonesia, bahkan di dunia. Sumber lain menyatakan jumlah anggota NU 70 juta orang (Antara News 2011), sedangkan Indo Barometer, menemukan dari sekitar 191,4 juta penduduk Indonesia yang Muslim (mengadopsi data sensus tahun 2000), sekitar 75 persen dari jumlah tersebut mengaku warga nahdliyin. Artinya jumlah warga NU sekitar 143 juta tahun 2000.

Salah satu tujuan dari didirikannya NU adalah untuk mewujudkan peningkatan kualitas sumberdaya manusia di lingkungan NU. Karenanya Bagi NU, pendidikan menjadi pilar utama yang harus ditegakkan demi mewujudkan masyarakat yang mandiri. Gagasan dan gerakan pendidikan ini telah dimulai sejak perintisan pendirian NU di Indonesia. Dimulai dari gerakan ekonomi kerakyatan melalui Nadlatut Tujjar (1918), disusul dengan Tashwirul Afkar (1922) sebagai gerakan keilmuan dan kebudayaan, hingga Nahdlatul Wathan (1924) yang merupakan gerakan politik di bidang pendidikan, maka ditemukanlah tiga pilar penting bagi Nadhlatul Ulama yang berdiri pada tanggal 31 Januari 1926 M/16 Rajab 1334 H, yaitu: (1) ekonomi kerakyatan; (2) pendidikan; dan (3) kebangsaan.

Untuk merealisasikan pilar-pilar tersebut NU secara aktif melakukan gerakan sosial- keagamaan untuk memberdayakan umat. Di sini dirasakan pentingnya membuat lini organisasi yang efektif dan mampu merepresentasikan cita-cita NU. Maka lahirlah lembaga-lembaga dan lajnah; Lembaga Pendidikan (LP) Ma’arif, Lembaga Dakwah, Lembaga Sosial Mabarrot, Lembaga Pengembangan Pertanian, dan lain sebagainya. LP Ma‘arif NU dibentuk untuk melakukan gerakan pemberdayaan umat di bidang pendidikan yang sejak semula menjadi perhatian para ulama pendiri (the founding fathers) NU.

LP Ma’arif NU merupakan aparat departementasi Nahdlatul Ulama (NU) yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan-kebijakan pendidikan Nahdlatul Ulama, yang ada di tingkat Pengurus Besar, Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang, dan Pengurus Majelis Wakil Cabang. Berdasarkan Hasil Muktamar NU ke-33 tahun 2015 di Jombang, kedudukan dan fungsi LP Ma’arif NU diatur dalam Anggaran Dasar (AD) NU BAB VI tentang Struktur dan Perangkat Organisasi Pasal 12 dan 13, serta ART BAB V Pasal 16 tentang Perangkat Organisasi. Pasal 17 ayat (1) BAB tersebut menggariskan, ―lembaga adalah perangkat departementasi organisasi Nahdlatul Ulama yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan Nahdlatul Ulama berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan/atau yang memerlukan penanganan khusus. Sedangkan dalam ayat (6) b BAB dan Pasal tersebut disebutkan, Lembaga Pendidikan Maarif Nahdlatul Ulama disingkat LP Maarif NU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pendidikan dan pengajaran formal.

Dalam perjalanannya semua urusan pendidikan diserahkan kepada LP Ma’arif NU yang memang secara aktif berperan dalam proses-proses pengembangan pendidikan di Indonesia. Secara institusional, LP Ma’arif NU juga mendirikan satuan-satuan pendidikan mulai dari pra sekolah, tingkat dasar, menengah hingga perguruan tinggi; sekolah yang dalam struktur pemerintah di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI maupun madrasah yang dalam struktur pemerintah di bawah Kementerian Agama (Kemenag) RI. Namun sejak Muktamar NU ke-32 tahun 2010 di Makassar LP Ma‘arif NU hanya diserahi urusan pendidikan dasar dan menengah sesuai amanat AD/ART NU sebagaimana diuraikan di atas. Data yang ada di Pengurus LP Ma‘arif NU Pusat saat ini ada 12.780 sekolah/madrasah yang bernaung di bawah LP Ma‘arif NU yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, yang terdiri dari SD/MI 7.092 satpen, SMP/MTs 3.929 satpen dan SMA/SMK/MA 1.759 satpen.

B. Awal Mula dan Founding Fathers

Keberadaan LP Ma‘arif NU dimulai dari pertemuan KHA. Wahid Hasyim, KH. Mahfudz Shiddiq dan KH. Abdullah Ubaid, pada awal September 1929 di kantor Hoof Bestur Nahdlatul Oelama (HBNO) Jl. Bubutan Kawatan Surabaya, menjelang dilangsungkannya Muktamar NU ke-4 di Semarang. Pertemuan itu diadakan atas perintah Rais Akbar NU Hadratussysyaikh KHM. Hasyim Asy‘ari, merespons permintaan KHA. Wahab Hasbullah yang mengusulkan agar ada badan khusus di tubuh HBNO yang mewadahi dan menangani bidang pendidikan. Selain itu. KHA. Wahab Hasbullah juga menyampaikan pemikiran agar inovasi dalam bidang pendidikan yang dirintis Wahid Hasyim di PP Tebuireng. diterapkan pesantren- pesantren lain, dengan demikian kemandirian dalam mendidik dan kualitas pendidikan meningkatkan. Sesuai dengan kelahiran NU untuk mempertahankan dan mengembangkan aswaja serta membentuk akhlak umat dan bangsa diharapkan terwujud melalui badan khusus tersebut. Karena itulah Hadratussysyaikh KHM. Hasyim Asy‘ari meminta agar Wahid Hasyim menyampaikan pokok-pokok pikirannya kepada Mahfudz Shiddiq dan Abdullah Ubaid, dua aktifis dan motor penggerak NU saat itu.

1. Wahid Hasyim

Saat itu Wahid Hasyim belum aktif di NU, sedangkan Mahfudz Shiddiq dan Abdullah Ubaid sudah masuk dalam jajaran pengurus HBNO. Namun demikian Wahid Hasyim (lahir 1 Juni 1914), putra Rais Akbar NU Hadratussysyaikh KHM. Hasyim Asy‘ari, yang saat itu baru berusia 15 tahun sudah merintis pendidikan yang memadukan pola pengajaran pesantren yang menitikberatkan pada ajaran agama dengan pelajaran ilmu umum. Sistem klasikal diubah menjadi sistem tutorial. Selain pelajaran Bahasa Arab, murid juga diajari Bahasa Inggris dan Belanda yang dikuasai Wahid Hasyim secara otodidak. Pada tahun 1932 dalam usia 18 tahun menuntut ilmu ke Makkah, sekembali ke tanah air pada tahun 1935 ―gebrakan‖ baru dalam dunia pendidikan pada masa itu lalu diwujudkannya menjadi Madrasah Nidzamiyah.

Perhatian Wahid Hasyim kepada pendidikan sangat besar. Pada tahun 1944 Wahid Hasyim mendirikan Sekolah Tinggi Islam di Jakarta yang pengelolaannya diserahkan kepada KHA. Kahar Muzakkir. Saat menjabat Menteri Agama pada tahun 1950 Wahid Hasyim mengeluarkan peraturan berdirinya Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAIN) yang menjadi cikal bakal IAIN dan UIN sekarang. Selain itu juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah tertanggal 20 Januari 1950, yang mewajibkan pendidikan dan pengajaran agama di lingkungan sekolah umum, baik negeri maupun swasta, mendirikan Sekolah Guru dan Hakim Agama di Malang, Banda-Aceh, Bandung, Bukittinggi, dan Yogyakarta, serta mendirikan Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) di Tanjungpinang, Banda-Aceh, Padang, Jakarta, Banjarmasin, Tanjungkarang, Bandung, Pamekasan, dan Salatiga. Wahid Hasyim juga mengusulkan kepada Presiden Soekarno untuk mendirikan masjid Negara yang kemudian diberi nama Masjid Istiqlal. Pada 19 April 1953 dalam usia yang relatif muda, 39 tahun, KHA. Wahid Hasyim meninggal dunia dalam kecelakan kendaraan bermotor di Cimindi Jawa Barat.

2. Abdullah Ubaid

Tokoh lain yang wafat seusia adalah Abdullah Ubaid. Seperti halnya Wahid Hasyim, tokoh yang lahir pada tahun 1899 ini termasuk sosok yang telah menunjukkan keistimewaannya sejak muda. Sosok ulama yang satu ini digolongkan sebagai salah seorang tokoh pemuda yang mendahului zamannya. Pendidikan formal pertama didapat dari Madrasah Al Chairiyah. Setamat dari madrasah tersebut, Abdullah Ubaid kembali ke Pasuruan dan kemudian pada usia 14 tahun dikirim ke Tebuireng, untuk meneruskan pendidikan pada Hadratusysyaikh KH Hasyim Asy‘ari. Sekembalinya dari Tebuireng, tahun 1919 dia diangkat menjadi guru di Madrasah Nahdlatul Wathan dan juga diminta mengajar di Madrasah Al Chairiyah, almamaternya, yang bahasa pengantarnya menggunakan bahasa Arab. Abdullah Ubaid mampu memberikan kontribusi yang besar bagi kemajuan Nahdlatul Wathan, ketika ia berperan di dalamnya baik sebagai guru maupun sebagai penggeraknya yang dapat membuka cabang-cabang di beberapa kota di luar Surabaya.

Bersama Mahfudz Siddiq dan Thohir Bakri, Abdullah Ubaid tercatat sebagai pendiri Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor). Organisasi tersebut semula bernama Syubbanul Wathan yang didirikan pada tahun 1924. Kemudian pada tahun 1932 berubah menjadi BANO (Barisan Ansor Nahdlatul Oelama), yang kemudian menjadi ANO (Ansor Nahdlatul Oelama), dan seterusnya GP(Gerakan Pemuda) Ansor, hingga sekarang.

Peran utama Ansor pada saat itu, adalah mendidik dan membangkitkan semangat pemuda untuk bersama-sama dengan kekuatan bangsa lainnya serta mempersatukan kekuatan pemuda untuk memperjuangkan hak-haknya yang terjajah di negerinya sendiri. Abdullah Ubaid juga dikenal sebagai tokoh pendidikan, sebagaimana ditulis Wahid Hasyim dalam artikel yang berjudul ―Abdullah Ubaid Sebagai Pendidik‖ yang dimuat di majalah yang diterbitkan Lembaga Pendidikan Ma’arif “Suluh NU”, Agustus 1941, Th. I No. 5. Pada 8 Agustus 1938. Abdullah Ubaid meninggal dunia karena sakit yang diderita sejak kecelakaan kendaraan bermotor yang dialaminya usai mengikuti Muktamar NU ke-13 pada Juni 1938 di Menes, Banten, Jawa Barat.

3. Mahfudz Shiddiq

Saat belajar di PP Tebuireng Abdullah Ubaid bertemu dan berteman akrab dengan Mahfudz Siddiq dari Jember, seorang pemuda yang di kemudian hari dikenal sebagai penggerak NU lewat majalah dan organisasi kepemudaan. Di masa remajanya, Mahfudz Shiddiq adalah seorang aktivis dan organisatoris yang sangat piawai. Mahfudz Shiddiq yang pernah menjabat Ketua Tanfidziyah PBNU, Rais PBNU, adalah Perumus Konsep ―Mabadi Khaira Umah‖, Perintis Gerakan Muawanah, Pemimpin Majalah ―Berita Nahdlatul Ulama‖. Mahfudz Shiddiq juga menulis buku ―Ijtihad dan Taqlid untuk Rekonsiliasi‖. Watak sebagai pendidik Mahfudz Shiddiq kentara sekali sepanjang masa hidupnya. Bermula dari menjadi pengasuh dan pengajar bagi adik-adiknya. Mahfud Shiddiq dikenal sebagai sosok yang sabar, tenang, dan sangat cerdas.. Mahfud Shiddiq juga suka berpenampilan necis dan rapi. Wawasan berfikirnya amat luas dan modern, baik dalam ilmu agama maupun pengetahuan umum. Sebagaimana dua sahabatnya itu Mahfudz Shiddiq, yang lahir pada tahun 1906 meninggal pada tahun 1944, dalam usia yang relative muda, yakni 38 tahun.

Pertemuan Wahid Hasyim, Mahfudz Shiddiq dan Abdullah Ubaid, pada awal September 1929 di kantor Hoof Bestur Nahdlatul Oelama (HBNO) Jl. Bubutan Kawatan Surabaya itu, membuahkan hasil  perlunya dibentuk lembaga/bagian di HBNO yang khusus mengurusi pendidikan, yang diberi nama Ma‘arif. Usulan pembentukan Ma‘arif itu disahkan pada tanggal 19 September 1929 di Muktamar NU ke-4 yang dilaksanakan 17-20 September 1929 di Semarang. HBNO Hasil Muktamar Semarang menunjuk Abdullah Ubaid sebagai Ketua yang membidangi Ma‘arif (pendidikan).

• Ma‘arif Dalam Pusaran Sejarah

Ma‘arif terus menjalankan tugas yang dibebankan NU untuk mencerdaskan bangsa, sesuai dengan dinamika perkembangan NU dan bangsa. Sejak tahun 1935 NU mulai merintis madrasah di luar pesantren, yang dilaksanakan secara klasikal. Sistem kelas yang disusun meliputi Madrasah Umum dan Madrasah Ikhtishashiyyah (kejuruan). Madrasah Umum dengan 13 jenjang kelas dari tingkat Awwaliyah (2 tahun), Ibtida‘iyah (3 tahun),Tsanawiyah (3 tahun), Mu‘allimin Wustha (2 tahun) dan Mu‘allimin Ulya (3 tahun). Sedangkan bidang kejuruannya meliputi bidang Qudlat (hukum), Tijarah (perdagangan), Nijarah (pertukangan), Zira‘ah (pertanian), Fuqara‘ (sekolah khusus fakir miskin) dan Kejuruan khusus. Pada tahun 1937, NU mempelopori pendirian al Majlis al Islami al A‘la Indonesia (MIAI) dalam rangka mempersatukan langkah organisasi Islam di Indonesia.Tampil sebagai ketua Wahid Hasyim dengan Faqih Usman dari Muhammadiyah sebagai sekretarisnya.

Ketika penjajah Jepang masuk Indonesia pada Maret 1942 perkumpulan NU dan organisasi lainnya dibubarkan oleh pemerintah pendudukan Jepang. Para ulama melanjutkan gerakannya di MIAI dan kemudian mendirikan Majelis Syuro Muslimn Indonesia (Masyumi). Setelah Masyumi berdiri, MIAI dibubarkan. Melalui Masyumi dan juga melalui pengaruh para kyai di Shumubu, NU senantiasa membela kepentingan umat Islam, masih dengan cara-cara akomodatif. September 1943 M, atas permintaan Wahid Hasyim lewat parlemen Jepang mengijinkan NU dan Muhammadiyah diaktifkan kembali dan bisa beraktivitas seperti di masa penjajahan Belanda. Namun demikian masa pendudukan Jepang yang sangat singkat, tahun 1942-1945, adalah masa yang sangat sulit bagi bangsa Indonesia, termasuk NU. Namun demikian, dengan segala kesulitan dan keterbatasannya saat itu Ma‘arif tetap menjalankan tugasnya mencerdaskan anak bangsa.

Paska Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 NU menyelenggarakan Muktamar NU ke-16 pada 26-29 Maret 1946 di Purwokerto. Ini adalah Muktamar pertama setelah Muktamar NU ke-15 yang diadakan pada tahun 1940. Sebelumnya, sejak berdiri pada tahun 1926 hingga 1940, NU menyelenggarakan Muktamar setiap tahun sekali. Dalam Khutbah Iftitahnya pada pembukaan Muktamar Purwokerto tersebut Rais Akbar Hadratussysyaikh KHM. Hasyim Asy‘ari menekankan pentingnya pendidikan setelah bangsa dan Negara Indonesia merdeka. “kita harus memusatkan segala perhatian untuk mendidik orang-orang kita, dan melatih anak-anak kita hingga cakap bagi kehidupan di masa yang akan datang di dalam segala lapangannya, politik, militer, sipil, industri dan ekonomi serta yang lainnya. Itu semua harus kita jalankan dengan tenang, diam, dan tenteram”, tegasnya.

Tanggal 25 Mei 1947 diselenggarakan Muktamar NU ke-17 di kota Madiun. Dalam muktamar ini atas prakarsa Wahid Hasyim didirikan ―Biro Politik NU‖, dan disetujui oleh Muktamar. Biro ini bertugas mengadakan perundingan-perundingan dengan kelompok intelektual yang mendominasi Masyumi, guna menyelesaikan berbagai ketimpangan yang dirasakan amat merugikan NU. Salah satu cara untuk itu, Wahid Hasyim yang diserahi memimpin Ma‘arif sepeninggal Mahfudz Shiddiq tahun 1944, mengusulkan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas lembaga pendidikan di lingkungan NU.

Mengantisipasi akan dikeluarkannya Peraturan Presiden yang akan melarang organisasi/partai politik melakukan kegiatan dakwah dan sosial budaya pada tahun 1959 NU merubah Ma‘arif menjadi Badan Otonom agar tetap bisa menjalankan kegiatannya. Seperti diketahui saat itu NU sudah menjadi partai politik. Dalam Muktamar NU ke-19 tahun 1952 di Palembang diputuskan bahwa NU keluar dari Masyumi dan menjadi partai politik sendiri. Hal ini disebabkan oleh sikap eksekutif partai yang tidak lagi menganggap Majlis Syuro sebagai dewan tertinggi. Setelah keluar dari Masyumi dan menjadi partai politik yang berdiri sendiri itu, NU disibukkan dengan persiapan pemilihan umum pertama tahun 1955. Waktu yang dimiliki NU untuk bertarung dalam Pemilu 1955 relatif pendek jika dibandingkan dengan partai-partai besar lainnya. Namun demikian NU berhasil meraih 18,4 persen suara (45 kursi) di bawah Partai Nasional Indonesia (PNI) yang mendapatkan 22,3 persen suara (57 kursi) dan Masyumi yang memperoleh 20,9 suara (57 kursi).

Muktamar NU ke-22 yang diselenggarakan 13 – 18 Desember 1959 di Jakarta dalam bidang organisasi menetapkan Ma‘arif menjadi Badan Otonom. Keputusan bidang organisasi poin 5 selengkapnya (dalam ejaan lama); 5. Menetapkan definisi tentang: a. Bagian, jang dimaksud badan otonom‘ jalahdepartemen dari pada Partai jang bertugas memimpin, merentjanakan dan memikirkan kesempurnaan terlaksananja tudjuan serta usaha Partai sesuai dengan bidangnja masing2. Sesuai dengan ketentuan tersebut dalam kitab Anggaran Rumah Tangga Partai fasal (23), maka dalam melaksanakan tugasnja baik kedalam maupun keluar, haruslah mendapat pengetahuan dan persetudjuan Pengurus Partai. b. Badan Otonom, jang dimaksud ―badan otonom jalah suatu Organisasi Non-Politik jang bersifat vertical jang mempunjai Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga sendiri dan bersumber pada AD dan ART Partai bab VIII fasal (24). c. Badan Keluarga, jang dimaksud dengan badan keluarga‘ jalah suatu Organisasi Non-Politik jang mempunjai Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga sendiri jang bersifat vertical jang karena gerak dan langkahnja bersifat merealisasikan salah satu Pokok- Usaha Partai tersebut didalam AD Partai Pasal (4), maka berindukkan kepada salah satu Bagian atau Badan Otonom Partai. Sedangkan poin 8 menggariskan ―Bagian Ma‘arif berhubung dengan tingkat perkembangan diwaktu sekarang dan masa jang akan datang didjadikan Badan Otonom seperti halnja Muslimat, Ansor, Pertanu, Sarbumusi dan lain-lainnja. Organisasi2 seperti IPNU, IPPNU, PERGUNU dan lain2 organisasi sebidang jang diperlukan menurut kebutuhan dan perkembangannja, merupakan Badan2 Keluarga jang berinduk organisasi kepada Ma‘arif.

Sekitar dua minggu setelah keputusan menjadikan Ma‘arif sebagai badan otonom itu keluar Penetapan Presiden (Penpres) Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1959 Tentang Syarat-Syarat dan Penyederhanaan Kepartaian tertanggal 31 Desember 1959. Meski dalam Penpres tersebut tidak ada satu pun pasal atau ayat yang melarang organisasi/partai politik melakukan kegiatan dakwah dan sosial budaya, termasuk pendidikan, namun pada kenyataannya berdasarkan Penpres tersebut organisasi/partai politik dibatasi kegiatannya di bidang dakwah dan sosial budaya, termasuk pendidikan.

1. Anak Pinak

1. IPNU

Bukan tanpa alasan Muktamar NU ke-22 memasukkan IPNU, IPPNU dan PERGUNU sebagai Badan Keluarga Ma‘arif, karena ketiga organisasi itu lahir dari rahim Ma‘arif. IPNU (Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama IPNU) adalah badan otonom Nahldlatul Ulama yang berfungsi membantu melaksanakan kebijakan NU pada segmen pelajar dan santri putra. Didirikan di Semarang pada tanggal 24 Pebruari 1954, saat berlangsungnya Konbes LP Ma‘arif NU. Pendiri IPNU adalah

1. ShufyanCholil (mahasiswa UGM), H. Musthafa (Solo),dan Abdul Ghony Farida (Semarang). Ketua Umum Pertama IPNU adalah M. Tholhah Mansoer yang terpilih dalam Konferensi Segi Lima yang diselenggarakan di Solo pada 30 April-1 Mei 1954. Keputusan IPNU sebagai Badan Otonom NU ditetapkan dalam Muktamar NU ke-20 tahun 1954 di Surabaya yang menyatakan, bahwa IPNU adalah satu-satunya organisasi pelajar yang secara resmi bernaung di bawah NU dan hanya untuk laki-laki. Sedangkan pelajar putri akan diwadahi secara terpisah.

2. IPPNU

Berdasarkan keputusan muktamar itu beberapa aktifis pelajar putri menggagas perunya dibentuk organisasi pelajar khusus untuk putri. Setelah mengadakan konsultasi dengan dua orang jajaran pengurus teras badan otonom NU yang diserahi tanggung jawab dalam pembinaan organisasi pelajar yaitu, Ketua PB Ma‘arif NU, KHM. Syukri Ghazali, dan Ketua PP Muslimat NU, Hj. Mahmudah Mawardi, yang juga sesekali hadir dalam pertemuan itu, keinginan agar untuk selanjutnya IPNU-Putri adalah badan yang terpisah dari IPNU mewujud. Pada tanggal 28 Februari-5 Maret 1955 para aktifis pelajar putrid NU mengadakan pertemuan di Malang dan menyepakati pembentukan organisasi IPNU-Putri yang secara organisatoris dan administratif terpisah dari IPNU. Deklarasi terbentuknya

IPNU-Putri, yang kemudian menjadi IPPNU, dilakukan pada tanggal 2 Maret 1955. Untuk menjalankan roda organisasi dan membentuk cabang-cabang ditetapkan susunan pengurus Dewan Harian (DH) IPPNU yang diketuai Umroh Machfudzoh Wahib.

3. PERGUNU

PERGUNU (Persatuan Guru Nahdlatul Ulama) lahir sesudah dua organisasi pelajar tersebut, meski sudah dirintis sejak sebelumnya, tepatnya tahun 1952. Organisasi ini dibentuk atas inisiatif para peserta Kongres Ma‘arif se-Indonesia, yang antara lain memberikan mandat kepada Ma‘arif Cabang Surabaya untuk menyiapkan pembentukannya. Pada tanggal 1 Mei 1958, Ma‘arif Cabang Surabaya berhasil membentuk Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PERGUNU) Cabang Surabaya yang sekaligus sebagai kantor pusatnya. Kemudian, berdasarkan hasil Muktamar II PERGUNU, kedudukan kantor pusat dipindahkan ke Jakarta. Sejak lahir hingga akhir pemerintahan Orde Lama, roda organisasi PERGUNU berjalan baik.

Namun, selama masa Orde Baru, PERGUNU seolah-olah mati-suri, tidak menunjukkan aktivitas yang cukup berarti. Apalagi ketika pada Muktamar NU ke-27 tahun 1984 di Situbondo NU memutuskan kembali ke Khitah 1926 dan tidak berpolitik praktis, PERGUNU seperti terlepas dari NU. Dari Muktamar Situbondo hingga Muktamar NU ke-31 tahun 2005 di Solo Anggaran Rumah Tangga (ART) NU tak lagi memasukkan PERGUNU dalam daftar badan otonom NU. Barulah pada Muktamar NU ke-32 tahun 2010 di Makassar PERGUNU kembali dinyatakan sebagai salah satu badan otonom (banom) NU, dan kini tercantum dalam pasal 18 ayat (7) huruf f ART NU Hasil Muktamar NU ke-33 tahun 2015 di Jombang.

4. PMII

Ada lagi organisasi yang lahir sebagai anak pinak Ma‘arif, yakni PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia). Gagasan pendirian organisasi  mahasiswa NU muncul pada Muktamar II IPNU di Pekalongan (1-5 Januari 1957). Namun gagasan itu belum terwujud. Baru pada Muktamar III IPNU di Cirebon (27-31 Desember 1958) dibentuk Departemen Perguruan Tinggi IPNU yang diketuai oleh Isma‘il Makki (Yogyakarta). Kemudian pada Konferensi Besar (KONBES) IPNU I di Kaliurang tanggal 14-17 Maret 1960 diputuskan perlunya mendirikan organisasi mahasiswa NU secara khusus di perguruan tinggi. Sebulan kemudian, tepatnya tanggal 14-16 April 1960 diadakan musyawarah mahasiswa NU yang bertempat di Sekolah Mu‘amalat NU Wonokromo, Surabaya. Peserta musyawarah adalah perwakilan mahasiswa NU dari Jakarta, Bandung, Semarang,Surakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Makassar, serta perwakilan senat Perguruan Tinggi yang bernaung di bawah NU. Dari musyawarah tersebut pada tanggal 17 April 1960 dideklarasikan organisasi mahasiswa yang bernama PMII.

PMII sepenuhnya berada di bawah naungan NU. PMII terikat dengan segala garis kebijaksanaan partai induknya, NU. PMII merupakan perpanjangan tangan NU, baik secara struktural maupun fungsional. Namun pemerintahan Orde Baru pelan tapi pasti mengkerdilkan fungsi partai politik, sekaligus juga penyederhanaan partai politik secara kuantitas, dan issue back to campus serta organisasi-organisasi profesi kepemudaan mulai diperkenalkan melalui kebijakan NKK/BKK. Karenanya PMII melalui Mubes ke-III di Murnajati 14 Juli 1972, PMII mencanangkan independensi, terlepas dari organisasi manapun (terkenal dengan Deklarasi Murnajati). Kemudian pada kongres tahun 1973 di Ciloto, Jawa Barat, diwujudkanlah Manifest Independensi PMII. Karena PMII sudah menyatakan independen, tak terikat lagi dengan NU maka keberadaannya sebagai badan otonom NU pun dihilangkan di ART NU. Baru pada Muktamar NU ke-33 tahun 2015 di Jombang PMII kembali masuk dalam daftar badan otonom NU, sebagaimana tercantum dalam ART NU Pasal 18 ayat (6) d.

C. Nakhoda Ma‘arif

1. Abdullah Ubaid(1929-1938);
2. Mahfudz Shiddiq(1938-1940);
3. Wahid Hasyim(1940-1946);
4. Fathurrahman (1946 – 1949);
5. Anwar Musaddad (1949 – 1951);
6. Moh. Ansor Suryohadibroto (1951 – 1954);
7. Syukri Ghazali(1954-1959);
8. HA.Aziz Dijar (1959-1977), sesuai Akte Notaris RM. Soeroto No 83/1972;
9. Zaini Miftach(1977-1981);
10. Aziz Dijar (1981-1985), sebelumnya Wakil Ketua pada masa KHA. Zaini Miftach;
11. Musa Abdillah (1985-1989), sebelumnya Wakil Ketua pada masa HA. Aziz Dijar;
12. Dr. H. Achmad Sanusi SH, MPA (1990-1994);
13. Ghafar Rahman, SH (1994-1999), sebelumnya Sekjen PBNU;
14. HM. Nadjid Muchtar, MA (2000-2007), sebelumnya Wakil Ketua pada masaDrs. Musa Abdillah dan Prof. Dr. H. Achmad Sanusi SH, MPA, Sekretaris pada masa KHA. Zaini Miftach dan HA. Aziz Dijar;
15. HM. Thoyib IM (2007-2010), sebelumnya Wakil Ketua pada masa Drs. HM. Nadjid Muchtar, MA (2005-2007);
16. Dr. H. Manshur Ramly (2010-2013);
17. Arifin Junaidi (2013 – sekarang)
18. Penutup

Dari uraian di atas maka dapat dikemukakan du hal. Pertama, kelahiran LP Ma‘arif NU adalah untuk:

1. Mewadahi lembaga pendidikan di lingkungan NU;
2. Melakukan pembaharuan di bidang pendidikan;
3. Meningkatkan kemandirian;
4. Meningkatkan kualitas pendidikan;
5. Mempertahankan dan mengembangkan aswaja;
6. Membentuk karakter

Mengenai tanggal kelahiran dapat disimpulkan bahwa keberadaan Lembaga Pendidikan (LP) Ma‘arif NU mulai adanya keputusan Muktamar NU ke IV di Semarang yang digelar pada 12-15 Rabiuts Tsani 1348 H/17-20 September 1929. Keputusan disetujui adanya badan khusus LP Ma‘arif NU tepatnya diambil pada tanggal 19 September 1929, sehari sebelum penutupan Muktamar, sehingga tanggal tersebut bisa ditetapkan sebagai Hari Lahir LP Ma‘arif NU.

Jakarta, 23 November 2016

Sumber : Ma'arif NU Online

Baca Selengkapnya

SETANGAN LEHER PRAMUKA UKURAN DAN CARA MEMAKAI

Setangan leher pramuka, ukuran, dan cara memakai atau melipat. Setangan leher pramuka biasa disebut juga sebagai hasduk dulunya hanya dikenakan oleh pramuka putra sedangkan bagi pramuka putri mengenakan pita leher. Namun seiring diberlakukannya Petunjuk Penyelenggaraan Pakaian Seragam Pramuka Nomor 174 Tahun 2012, kini setangan leher (hasduk) dikenakan oleh pramuka putra maupun putri.

Setangan leher pramuka merupakan salah satu bagian dari pakaian seragam pramuka pun termasuk bagian dari Tanda Umum dalam Tanda Pengenal Gerakan Pramuka. Setangan leher berupa kain berbentuk segitiga sama kaki dengan salah satu sudut bersudut 90 derajat. Bahan dasar berwarna putih dengan sepanjang sisi kaki segitiga diberikan lis berwarna merah selebar 5 cm.

A. Bentuk dan Bahan Setangan Leher

Setangan leher pramuka yang dikenakan oleh pramuka baik putra maupun putri mempunyai bentuk yang sama. Setangan leher pramuka dibuat dari bahan kain berwarna merah dan putih. Bentuk setangan leher pramuka adalah segitiga sama kaki dengan sudut antara dua kaki segitiga sebesar 90 derajat atau siku-siku.

Dasar setangan leher menggunakan kain berwarna putih dengan pemberian lis berwarna merah pada masing-masing sisi kaki segitiga. Sisi panjang segitiga tidak menggunakan lis warna merah. Lebar lis warna merah tersebut adalah 5 cm.

B. Ukuran Setangan Leher

Ukuran setangan leher pramuka dibedakan berdasarkan golongan usia anggota pramuka. Yang menjadi tolok ukur pembeda adalah panjang sisi terpanjang atau sisi alas dari segitiga sama kaki. Karena itu panjang kedua sisi kaki akan menyesuaikan dengan panjang sisi alas.

Meskipun demikian, ukuran panjang sisi terpanjang tersebut tidak mutlak harus diikuti. Karena yang terpenting, setelah setangan leher tersebut dilipat dan dikenakan, ujung setangan leher bisa mencapai pinggang pemakainya. Dengan kata lain panjang setangan leher harus disesuaikan dengan tinggi badan pemakai.

Adapun ukuran sisi terpanjang setangan leher sebagai mana disebutkan dalam PP No. 174 Tahun 2012 untuk masing-masing golongan anggota pramuka adalah sebagai berikut:

• Setangan leher untuk anggota pramuka siaga putra dan putri sisi panjang berukuran 90 cm
• Setangan leher untuk anggota pramuka penggalang putra dan putri sisi panjang berukuran antara 100 - 120 cm.
• Setangan leher untuk anggota pramuka penegak dan pandega putra dan putri sisi panjang berukuran antara 120 - 130 cm.
• Setangan leher untuk anggota pramuka dewasa (pembina pramuka, andalan, dan anggota Majlis Pembimbing) putra maupun putri sisi panjang berukuran antara 120 - 130 cm.

 Ukuran setangan leher tersebut berlaku pada pakaian harian pramuka, pakaian seragam kegiatan, pakaian seragam upacara, maupun pakaian seragam khusus (pakaian seragam muslim dan pakaian seragam tambahan).

C. Cara Melipat Setangan Leher

Cara melipat setangan leher pramuka atau hasduk baik bagi anggota pramuka putra maupun putri dari semua golongan anggota pramuka (siaga, penggalang, penegak, pendega, maupun anggota dewasa) adalah sama. Pun cara melipat setangan leher untuk jenis pakaian harian pramuka, pakaian seragam kegiatan, pakaian seragam upacara, maupun pakaian seragam khusus (pakaian seragam muslim dan pakaian seragam tambahan) pun sama.

Sesuai dengan Jukran Pakaian Seragam Pramuka Nomor 174 Tahun 2012, setangan leher dilipat dengan cara melipat sisi terpanjang dari setangan leher sedemikian rupa dengan dengan lebar lipatan sekitar 5 cm sehingga warna merah dan putih tampak dengan jelas. Pada bagian sudut siku-siku disisakan sedikit sehingga membentuk bagian segitiga.

D. Cara Memakai Setangan Leher Pada pakaian Seragam Pramuka

Setangan leher dikenakan secara rapi pada pakaian seragam pramuka untuk berbagai jenis seragam mulai dari pakaian harian pramuka, pakaian seragam kegiatan, pakaian seragam upacara, hingga pakaian seragam khusus (pakaian seragam muslim dan pakaian seragam tambahan).

Cara pemakaiannya sama baik pada berbagai golongan anggota, jenis kelamin (putra atau putri), maupun jenis seragam. Cara pemakaiannya adalah sebagai berikut:

• Sudut siku-siku yang disisakan saat melipat dikenakan dibagian belakang baju.
• Sisanya dilingkarkan di bawah kerah baju dengan kedua ujungnya menggantung dari bawah leher depan (kerah baju) hingga pinggang.
• Pada bagian di bawah leher depan (kerah baju) diikat dengan menggunakan cincin (ring) setangan leher.
• Pemakaiannya diatur sedemikian rupa sehingga warna merah dan putih tampak rapi.
• Bagi anggota putri yang mengenakan pakaian seragam muslim jika kerudung atau jilbab dikenakan di luar baju (tidak dimasukkan) sehingga kerah baju tidak terlihat, setangan leher dikenakan di luar kerudung sehingga tidak dikenakan di bawah kerah baju.
• Saat mengenakan pakaian seragam tambahan semisal jas, blazer, rompi, atau jaket, setangan leher harus tetap terlihat.
• Calon anggota Gerakan Pramuka yang belum dilantik atau dikukuhkan tidak berhak mengenakan setangan leher. Sehingga saat mengenakan seragam pramuka hanya mengenakan pakaian seragam tanpa setangan leher, tutup kepala, dan tanpa mengenakan tanda pengenal Gerakan Pramuka lainnya.

Itulah setangan leher pramuka atau kerap disebut sebagai hasduk mulai dari pengertian, bentuk, bahan, ukuran, cara melipat, serta cara mengenakan (memakai). Sebagai kelengkapam dari pakaian seragam pramuka dan termasuk bagian dari Tanda Umum dalam tanda pengenal Gerakan Pramuka, sudah selayaknya kita mengenal dan memperlakukannya dengan benar.

Baca Selengkapnya

SISTEM AMONG DALAM KEPRAMUKAAN

Sistem Among dalam kepramukaan. Dalam melaksanakan pendidikan kepramukaan di Indonesia, Gerakan Pramuka menggunakan sistem among. Di mana dalam fungsinya sebagai penyelenggara pendidikan nonformal di luar sekolah dan di luar keluarga kepramukaan berlandaskan Sistem Among di samping menerapkan Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan.

Sistem Among adalah proses pendidikan yang dilaksanakan dalam bentuk hubungan khas antara peserta didik dengan pendidiknya. Sistem Among dalam Pramuka, menciptakan hubungan pendidik Ipembina pramuka) yang memberikan kebebasan kepada peserta didik (anggota Gerakan Pramuka) untuk dapat bergerak dan bertindak dengan leluasa dan menghidari paksaan, guna mengembangkan kemandirian, percaya diri, dan kreatifitas sesuai aspirasi peserta didik. Kata "among" sendiri berasal dari bahasa Jawa yaitu "mong", "momong" atau "ngemong", yang mempunyai arti mengasuh atau membimbing.

Sistem Among digagas pertama kali oleh Ki Hajar Dewantara dan kemudian diterapkan dalam sistem pendidikan di Taman Siswa. Kini sistem Among tetap banyak dianut dan diterapkan dalam dunia pendidikan. Tidak terkecuali pendidikan kepramukaan di Indonesia yang ikut menerapkan Sistem Among.

Penerapan Sistem Among dalam pendidikan kepramukaan yang dilakukan oleh Gerakan Pramuka ditegaskan dalam Undng-undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka Bab III Pasal 10 Ayat (1), (2), dan (3). Pun termuat dalam Anggaran Dasar Gerakan Pramuka, pada bagian Pendahuluan, Pasal 5, Pasal 9, dan Pasal 11. (Baca : AD ART Gerakan Pramuka Terbaru Hasil Munas 2013)

A.     Pelaksanaan Sistem Among dalam Kepramukaan

Sistem Among dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kepemimpinan yang harus dipraktekkan oleh Pembina Pramuka. Prinsip-prinsip kepemimpinan itu terdiri atas :

• ing ngarsa sung tuladha yang memiliki maksud di depan menjadi teladan;
• ing madya mangun karsa yang memiliki maksud di tengah membangun kemauan;
• tut wuri handayani yang memiliki maksud di belakang memberi dorongan dan pengaruh yang baik ke arah kemandirian.

Selain itu, seorang Pembina Pramuka, dalam melaksanakan tugasnya, dituntut bersikap dan berperilaku yang antara lain :

• Cinta kasih, kejujuran, keadilan, kepantasan, keprasahajaan/kesederhanaan, kesanggupan berkorban dan kesetiakawanan sosial.
• Disiplin disertai inisiatif. 
• Bertanggungjawab terhadap diri sendiri, sesama manusia, negara dan bangsa, alam dan lingkungan hidup, serta bertanggungjawab kepada Tuhan yang Maha Esa.

Dalam gambar ilustrasi di atas, bisa dilihat bahwa proporsi pelaksanaan masing-masing prinsip dalam Sistem Among akan berbeda di setiap golongan peserta didik. Pembimbingan langsung sebagai implementasi dari prinsip "ing ngarsa sung tuladha" paling banyak diberikan kepada anggota Pramuka Siaga dan semakin menurun proporsinya pada golongan anggota pramuka yang lebih tinggi. Sebaliknya, pembimbingan secara tidak langsung, dalam bentuk motivasi, dorongan, dan pengaruh ke arah kemandirian (tut wuri handayani) pada anggota pramuka Pandega cukup tinggi dan berkurang proporsinya pada tingkatan anggota di bawahnya.

Pelaksanaan Sistem Among dalam kepramukaan merupakan anak sistem Scouting Methode (Metode Kepramukaan) yang perwujudannya akan terintergrasi dengan Prinsip Dasar Kepramukaan, Metode Kepramukaan, Kode Kehormatan Pramuka, Motto Kepramukaan dan Kisan Dasar Kepramukaan.

Baca Selengkapnya

KIASAN DASAR GERAKAN PRAMUKA

Kiasan Dasar adalah alam pikiran yang mengandung kiasan (gambaran) sesuatu yang disanjung dan didambakan. Kiasan Dasar dalam Gerakan Paramuka diambil dari romantika sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kiasan ini mengambil hal-hal yang terkait dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia, baik pada masa lalu maupun perjuangan pembangunan pada masa sekarang. 

Kiasan Dasar, digunakan sebagai salah satu unsur terpadu dalam pendidikan kepramukaan. Penggunaannya dimaksudkan untuk mengembangkan imajinasi, sesuai dengan usia dan perkembangan peserta didik sehingga sehingga akan mendorong kreatifitas dan keikutsertaan peserta didik dalam  setiap kegiatan pendidikan kepramukaan. Juga difungsikan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air karena dilaksanakan berdasarkan sejarah dan budaya bangsa Indonesia.

A.     Romantika Perjuangan Bangsa Indonesia 

Pada masa lalu perjuangan bangsa Indonesia masih bersifat kedaerahan, sehingga mengalami banyak kegagalan dan secara bergantian negara kita dapat dijajah oleh bangsa asing. Perjuangan dan pemberontakan bangsa Indonesia muncul di mana-mana, tetapi hasilnya percuma saja, karena belum adanya persatuan dan kesatuan bangsa. 

B.      Kiasan Dasar Pramuka dari Romantika Perjuangan Bangsa

Romantika sejarah perjuangan bangsa Indonesia telah mendasari kepramukaan di Indonesia. Termasuk dalam penggunaan berbagai istilah di kepramukaan. Berikut ini adalah contoh kiasan dasar jenjang keanggotaan dalam Gerakan Pramuka yang didasarkan pada periodesasi perjuangan bangsa Indonesia. 

• Jenjang keanggotaan pramuka paling awal dinamakan SIAGA. Siaga merupakan anggota pramuka berusia 7 - 10 tahun. Kelahiran Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 menjadi tonggak Kebangkitan Nasional. Ini pun menandai dimulailah perjuangan baru, perjuangan MENYIAGAKAN  rakyat. 

• Jenjang keanggotaan pramuka setelah siaga adalah Penggalang, yaitu usia 11 - 15 tahun dinamakan PENGGALANG. Sumpah  Pemuda pada tanggal  28 Oktober 1928 menjadi salah satu tonggak sejarah dalam upaya PENGGALANGAN persatuan dan kesatuan bangsa yang dipelopori oleh para pemuda-pemudi di seluruh Indonesia.

• Jenjang keanggotaan pramuka selanjutnya adalah Penegak, yaitu pramuka berusia 16-20 tahun. Penegak sendiri diambil dari kata "Tegak" dimana perjuangan bangsa Indonesia akhirnya membawa hasil dengan TEGAKNYA Negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. 

• Jenjang keanggotaan selanjutnya adalah Pandega, yaitu pramuka dengan usia 21-25 tahun. Tegaknya Negara Republik Indonesia harus dilanjutkan dengan perjuangan dalam mengelola atau MEMANDEGANI negara Indonesia di bidang pembangunan. 

• Pembina Pramuka adalah pramuka dewasa usia 25 tahun lebih yang terlibat aktif di Gugusdepan sebagai pendidik dan pembimbing adik-adik anggota muda pramuka. Pembangunan fisik maupun non fisik perlu terus di-BINA dan dikembangkan dalam rangka mengantarkan bangsa Indonesia menuju kemajuan dan kemakmuran. 

Penggolongan dan tingkatan Tanda Kecakapan Umum dalam Gerakan Pramuka pun dapat dilandasi dengan kiasan dasar. Dengan berdasarkan masa perjuangan bangsa Indonesia itu, tingkatan Kecakapan Umum Pramuka dapat dinyatakan: 

• Tingkatan SKU Pramuka Siaga terdiri atas Mula, Bantu, dan Tata; DIMULAI dengan pembangunan yang membutuhkan BANTUAN dan kesadaran yang tinggi dan membutuhkan PENATAAN yang baik. 

• Tingkatan SKU Pramuka Penggalang terdiri atas Ramu, Rakit, dan Terap; pembangunan diawali dengan MERAMU (bahan) yang ada, kemudian kita RAKIT (susun) setelah itu baru kita TERAPKAN (praktekan). 

• Tingkatan SKU Pramuka Penegak terdiri atas Bantara dan Laksana; pembangunan tersebut kemudian  membutuhkan BANTARA-bantara (ajudan, pengawas, kader) pembangunan yang kuat, baik, terampil dan bermoral yang sanggup MELAKSANAKAN pembangunan bangsa. 

• Tingkatan SKU Pramuka pandega;  setelah  pembangunan  itu  berhasil  maka perlu  yang MEMANDEGANI (mengelola, memanage) pembangunan tersebut. 

Itulah contoh penerapan kiasan dasar pramuka yang diambilkan dari romantika sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Pelaksanaan kiasan dasar haruslah menantang, menyenangkan, dan menarik bagi peserta didik namun juga harus memperhatikan usia, tradisi, dan kondisi psikologis anggota pramuka tersebut

Baca Selengkapnya